//
home

KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Bupati Dedi Mulyadi

Purwakarta, Pelita RAKYAT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menuntaskan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kabupaten Purwakarta Dedi Mulyadi atas dana Bantuan Bencana Alam (BBA) dan dana Gedung Islamic Center (GIC) anggaran 2003-2004, penyalahgunaan anggaran makan dan minum dan pengeluaran fiktif 27 mata anggaran 2006 yang merugikan keuangan negara.

Demikian harapan disampaikan oleh Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supardi, mantan Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan dan sejumlah LSM di Purwakarta yang telah mengirimkan surat pengaduan resmi ke KPK. Surat yang masuk ke KPK adalah pengaduan nomor : 06/GMMP.KOR/08 tanggal 5 Agustus 2008 dan surat KPK RI Nomor : R-91/40/I/2009 tanggal 9 Januari 2009.

Serta atas surat DPC LAKI Purwakarta tertanggal 18 April 2011 Nomor : A.111/RHS/ DPC-LAKI-PWK/ IV/ 2011 (Tanda bukti penerimaan laporan no : 2011-04-00347) tentang dugaan TPK proyek Pembangunan Jembatan Cikao dan temuan dugaan penyalahgunaan APBD 2009 – 2010 sesuai LHP BPK No. : 10 / LHP / XVIII.BDG / 01 / 2011 tanggal 28 Januari 2011.

Dudung B Supardi (wabup) sangat kecewa dengan penuntasan korupsi yang dilakukan Kejati Jabar yang sarat politik, Dedy Mulyadi (Bupati) orang yang disebut didalam persidangan terlibat korupsi tidak dijamah Kejati, karena itu saya akan bongkar ke KPK semua keterlibatan Dedy Mulyadi atas dugaan korupsi BBA dan dana GIC, penyalahgunaan anggaran makan dan minum dan pengeluaran fiktif 27 mata anggaran 2006, dia dalangnya, ujar Dudung kepada wartawan Pelita RAKYAT, dikediamannya,  Perum Munjuljaya Permai, Selasa kemarin.

“Itu di buktikan di fakta hukum dipersidangan perkara NO.65/ PID.B/2008/PN.PWK, terdapat orang yang memanfaatkan dana Islamic dan Makan Minum yaitu ada nama Lily Hambali (mantan Bupati), Rahmat Gartiwa (mantan Sekda), Entin Kartini (mantan Bendahara) dan Dedi Mulyadi (Bupati). Dalam kasus itu, tiga tersangka sudah di­ penjara. Tapi satu tersangka lagi belum, yaitu Dedi Mulyadi. Kenapa Dedi Mulyadi tidak dijamah oleh hukum?,” kata Dudung bertanya.

Sebelumnya, mantan Bupati Purwakarta Lily Hambali Hasan juga menyampaikan hal yang sama atas keterlibatan Dedy Mulyadi didalam persidangan saat menyampaikan sejumlah keterangan terkait dengan kasus dana Bantuan Bencana Alam (BBA) dan pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) yang menyebutkan, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta terlibat dalam dugaan kasus Tipikor.

Kata Lily, atas hilangnya uang sekitar Rp 2 miliar dalam anggaran dana BBA itu salah satunya digunakan oleh Dedi Mulyadi, dengan cara meminjam. Namun, hingga akhir tahun 2006 lalu, Dedi Mulaydi tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya sekitar Rp 1,84 miliar, ujar Lily.

Bahkan hal yang sama juga dibeberkan terpidana Entin Kartini (mantan bendahara) yang sekarang jadi pesakitan di LP. “Dedi Muladi adalah orang yang paling banyak makan anggaran, kenapa dia tidak dijerat hukum. Ini tidak adil buat saya”, ujar Entin saat dipersidangan saat itu.

Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Purwakarta Sofyan Kartasasmita mendesak KPK agar lebih serius menangani semua dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Purwakarta Dedi Mulaydi. Dikatakannya,  LSM LAKI telah melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi ke KPK. Dia pun lalu menunjukkan Surat Jawaban dari KPK Tanggal 8 Juni 2011, Nomor R – 2221 / 40-43/ 06 / 2011 tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat (LSM LAKI).

“Selain itu, terkait dugaan korupsi Dana Islamic Centre sebesar Rp 12.441.022.725 yang diduga Wakil Bupati Dedi Mulyadi (sekarang Bupati) terlibat dalam penggunaan dana tersebut, namun tidak tersentuh hukum berdasarkan pernyataan majelis di persidangan,”ujar Sofyan.

“Juga, dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan / penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan langsung Pembangunan Jembatan Cikao dan proyek pembangunan dalam APBD 2009 – 2010 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.636.386.497,83.

LSM LAKI sampaikan dan laporkan ke KPK berdasarkan Hasil LHP BPK RI Nomor : 10/LHP/XVIII.BDG/01/2011 tanggal 28 Januari 2011, yang diperkuat oleh keputusan DPRD Purwakarta No : 903/Kep. 07-DPRD/2011 dan ditambah hasil Novum LHP BPK No : 20/LHP/XVIII.BDG/06/2011 Tanggal 23 Juni 2011,”tegas Sofyan.

Adapun, terkait temuan dugaan penyimpangan pembangunan Jembatan Cikao, menurut Sofyan, merujuk dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti dan diperkuat oleh Keputusan DPRD Tk II Kabupaten Purwakarta dengan potensi kerugian sebesar Rp 4.038.446.087.

Sedangkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Barat, Fadil Zumhanna menuturkan penyidik kejati telah memeriksa beberapa saksi dan menyita barang bukti dari kasus Pembangunan Jembatan Cikao yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2 miliar itu. Sedangkan nilai proyek pembangunan jembatan tersebut senilai Rp 4,038 miliar.

“Saya tegaskan kami akan tetap menyidik sampai ke penuntutan. Berhentinya suatu perkara adalah ketika tidak terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 KUHAP yang menjelaskan tidak lengkapnya dukungan alat bukti. Sedangkan dalam kasus ini alat buktinya sudah cukup,” ungkap dia. (rekson)

Dedi Mulyadi Dinilai Gagal PimpinPurwakarta

Purwakarta, SENTANA

Kepemimpinan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi selama satu tahun terakhir dalam sektor pendidikan di Kabupaten Purwakarta dipandang sebelah mata nyaris telah gagal total. Pemerintahan yang bersih korupsi tak tercapai buntut dari kebijakan yang kurang berpihak kepada orangtua anak didik, sebaliknya membiarkan oknum Kepala Sekolah dan guru tingkat SD dan SMP diduga terbukti bebas melakukan korupsi atas uang ‘persentase’ antara 20 persen – 30 persen dari pihak percetakan ditambah uang penjualan laba buku dari masyarakat yang nilainya sangat banyak, sampai hari ini.
Kenapa tidak. Terbukti dari peryataan sejumlah Kepsek tingkat SD dan SMP yang melontarkan, bahwa di sekolah bermacam buku diperdagangkan karena pihak sekolah tak merasa takut dengan Permendiknas, dengan alasan dimana Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maupun Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan kebijakan larangan jualan buku, baik larangan tertulis.
Kenapa harus takut sekolah dagang buku, asal sekolah tidak memaksa sah sah saja diperdagangkan. Yang saya tahu bupati saja selaku pemilik kebijakan dan pihak Dinas Pendidikan tidak pernah mempermasalahkannya, “tegas Pjs Kepsek SD Negeri Cijunti 3, Najib Hasanudin yang juga pegawas sekolah sebanyak 10 SD di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta kepada SENTANA, diruang kerjanya, Kamis, (7/8).
Didampingi Yayat, guru kelas enam dan Kamal, guru agama, SDN Cijunti 3, Najib Hasanudin menambahkan, “ semua sekolah di wilayah Kecamatan Campaka terbukti menjual buku dan mendapatkan persentase dari pihak percetakan. Itu semua karena sekolah diperbolehkan pihak Dinas maupun Pemkab dagang buku”, imbuhnya.
Dikatakannya, pada rapat Pembinaan Staf UPTD Tingkat Kecamatan Campaka dan Cibatu, di daerah Cijaya pada hari Selasa kemarin pihak Dinas Pendidikan melalui Dedy Efendi, Kepala Tata Usaha (TU) Dinas Pendidikan Purwakarta menyarankan bahwa sekolah – sekolah bisa menjual buku kepada anak didik, dengan ketentuan kalau buku harus bermutu dan tidak memaksa harus beli, “ujar Najib Hasanudin menirukan.
Di sekolah saya, SDN Cijunti 3 telah membuat kesepakan dengan pihak percetakan. Kalau buku habis dijual oleh guru, sekolah akan mendapatkan uang persentase atau bonus dari pihak percetakan sekira 15 persen persemester dari jumlah buku keseluruhan, “katanya. Padahal, uang persentese tersebut diduga uang korupsi.
Pantuan SENTANA menyebutkan, dari sekitar lebih 400 SD dan 60 SMP yang ada di Kabupaten Purwakarta, dinilai sangat banyak oknum Kepsek-nya dan oknum para guru terindikasi sekongkol melakukan korupsi dari uang ‘persentase’ atau bonus penjualan seluruh buku yang berkisar antara 20 persen hingga 30 persen mereka terima dari sejumlah percetakan. Persekolah, jika total penjulan buku mencapai Rp 15 juta, Kepsek dan guru diberikan uang sebesar 30 persen oleh pihak percetakan.
Lebih parahnya lagi, menurut Kepala Sekolah, diamnya seribu bahasa Bupati Dedi Mulyadi membuat oknum Kepsek dan guru memanfaatkan kesempatan meraut keuntungan lebih dari penjualan buku. Tak hanya persentase yang diperoleh dari penjualan buku, uang laba harga buku yang dijual diperoleh dari orangtua murid yang nilainya berkisar lebih Rp 2500 perbuku. Kalau dikalkulasikan dengan jumlah buku yang masuk ke Purwakarta persemester diduga menguap mencapai ratusan juta.
Sebaliknya pihak percetakan dalam menjual buku-nya kepada pihak sekolah memberikan uang persentase atau bonus dari hasil penjualan buku. Percetakan sendiri berlomba lomba menyakinkan pihak sekolah agar membeli buku-nya, tawaran yang diberikan pihak percetakan adalah bonus yang berkisar antara 20 persen – hingga 30 persen persekolah/semester,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kepada wartawan mengakui bahwa pihak sekolah bisa menjual buku kepada anak didik. “Coba anda pilih mana lebih baik orangtua murid membeli di toko dengan uang kontan dan harganya mahal ketimbang beli di sekolah bisa bayarnya nicil dan harganya murah. Saya pasti milih membeli buku di sekolah, tegas Dedi Mulyadi saat pemantaun kebersihan di depan SMPN7 Purwakarta. (Son/ El/ HT)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Klik tertinggi

  • Tak ada