//
you're reading...
Uncategorized

Marak Proposal Fiktif Dilingkungan Pemkab Purwakarta Rugikan Negara

Purwakarta, SENTANA
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Purwakarta Munawar Holil mendesak aparat Kepolisian Resort (Polres) dan Kejaksaan Negeri setempat untuk tidak main main dalam memeriksa kasus maraknya proposal fiktif alias tindakan pemalsuan dokumen dilingkungan Pemerintah Daerah Kab Purwakarta yang melibatkan sejumlah oknum pejabat, diantaranya keterlibatan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Mulyana, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jika terbukti, dijebloskan kedalam penjara adalah jalan terbaik.
Kenapa tidak. Untuk satu mata anggaran saja sudah ditemukan tiga (3) kasus proposal fiktif yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 150 juta di Bagian Ekonomi itu. “Kasus ini saja hendak dipetieskan. Karena pada dasarnya bahwa keberadaan alamat ketiga ormas tersebut segaja ditutup-tutupi atas perbuatannya memalsukan tanda tangan dan cap Camat Jatiluhur, para Kepala Desa atas proposal. Itu dibuktikan dimana tak satupun dari dari mereka bisa berhasil diproses aparat penegak hukum, ““tegas Ketua KNPI Munawar Holil kepada SENTANA, Senin (11/1) siang.
Munawar Holil menambahkan, “kalau kita pelajari kasus ini, sebenarnya bukan tiga saja tetapi sangat banyak. Persoalannya bisa nggak penegak hukum kita mengusut keterlibatan sejumlah oknum pejabat pemerintah yang ada didalam. Seharusnya, KPA selaku yang mencairkan uang melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran di Bagian Ekonomi yang mengetahui sejumlah Ormas (identitas) penerima uang bantuan, harus dibeberkan atau dilaporkan. Sehingga pihak yang jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, “tegas Munawar.
Keterangan SENTANA, Terdapat tindakan pemalsuan dokumen atas Kelompok Usaha Jaring Apung Jatiluhur sebesar Rp 25 juta, Kelompok Usaha Budidaya Udang Lobster Rp 25 juta dan Bussines Development Services Forum Silaturahmi Sarjana Purwakarta (BDS FSSP) sebesar 100 juta. Total ketiganya kerugian negara Rp 150 juta. Dimana kasus ini berawal dari adanya belanja bantuan keuangan kepada Kelompok Usaha Jaring Apung Jatiluhur sebesar Rp25juta sesuai proposal No 03/B/Sek-UJJ/X/2007 ditandatangani oleh Kepala Desa Jatiluhur dan Camat Jatiluhur. Usaha yang akan dikembangkan budidaya Ikan Nila dan Ikan Emas.
Kepala Desa Jatiluhur menyatakan bahwa Kelompok Usaha Jaring Apung tersebut tidak ada di wilayah desa Jatiluhur, dan bahwa orang-orang yang tercatat pada susunan kepengurusan dalam proposal tersebut tidak dikenal dan tidak ada di wilayah desa Jatiluhur. Selain itu, yang bersangkutan (Kepala Desa Jatiluhur) tidak pernah mengetahui dan menandatangani proposal pengajuan bantuan tersebut, sehingga patut diduga terdapat tindakan pemalsuan dokumen. Hal sama juga dikatakan Camat Jatiluhur Totong Hidayat kepada SENTANA.
Kedua, untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Usaha Budidaya Udang Lobster sebesar Rp25juta proposal No 04/Ekt/Sek-UL/X/2007 ditandatangani oleh Kepala Desa Cilegong dan Camat Jatiluhur. Usaha yang akan dikembangkan Budidaya Udang Lobster. Kepala Desa Cilegong menyatakan bahwa Kelompok Usaha tersebut tidak ada di Wilayah Desa Cilegong, Selain itu, yang bersangkutan (Kepala Desa Cilegong) tidak pernah mengetahui dan menandatangani proposal pengajuan bantuan tersebut, sehingga patut diduga terdapat tindakan pemalsuan dokumen. Hal yang sama juga diakui Camat Jatiluhur Totong Hidayat.
Terdapat belanja bantuan keuangan kepada Bussines Development Services Forum Silaturahmi Sarjana Purwakarta (BDS FSSP) sebesar Rp100.000.000,00 sesuai proposal tanggal 20 Januari 2007. Pengajuan proposal tersebut adalah untuk dana operasional pendampingan UKM, dan juga sewa tempat untuk Sekretariat. Hasil peninjauan lapangan ke Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur sesuai dengan alamat yang tercantum dalam proposal diketahui bahwa tidak terdapat keberadaan Sekretariat BDS FSSP, karena dalam pengajuan proposal terdapat pengajuan untuk sewa sekretariat, sehingga seharusnya dapat diketahui keberadaan sekretariat tersebut. Kepala Desa Bunder menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaan BDS FSSP, maupun bantuan yang diterimanya, dan nama-nama yang tercantum.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, “Ormas penerima bantuan keuangan negara yang bersumber dari APBD harus mengembalikan semua uang ke kas daerah, kalau tidak tahu keberadaannya, mereka harus dicari, “ujar Bupati Dedi Mulyadi kepada SENTANA, usai rapat di aula Wikara, Pemda Purwakarta. Tanpa menyebutkan keterlibatan yang dilakukan oleh bawahannya. Masa sih oknum Pejabat terkait tidak mengetahui tiga orang ormas yang menerima uang. Sangat aneh dan perlu dipertanyakan?.
Sedangkan, Kepala Bagian Ekonomi Mulyana mengakui pihaknya yang memberikan uang dana bantuan tersebut. Namun ketika ditanya kepada siapa diberikan?. Mulyana hanya terdiam seribu bahasa. “proposal yang masuk ke saya sangat banyak. Saya tidak ingat lagi kepada siapa diberikan, “ujarnya. Namun yang menjadi pertanyaan?. Kalau satu proposal mungkin bagian ekonomi bisa lupa. Tetapi dalam kasus ini ada tiga proposal yang dicairkan. Masa sih tiga proposal diabaikan, tidak mengenal orang yang menerima uang. Ini menjadi pertanyaan berbagai pihak hingga berita ini dilangsir. (SON)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Klik tertinggi

  • Tak ada
%d blogger menyukai ini: