//
you're reading...
Uncategorized

KEJAGUNG DIDESAK LAKUKAN PENYEGARAN DIDAERAH

KEJAGUNG DIDESAK LAKUKAN PENYEGARAN DIDAERAH         

Indikasi Korupsi Rp11,86 Miliar Diendapkan?

Purwakarta, Jayapos News Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak sejumlah tokoh masyarakat, LSM pengunjukrasa, segera melakukan penyegaran ditubuh aparat Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta. Pasalnya, sejak ‘gong’ pemberantasan korupsi ditabuh atas indikasi korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 11, 86 miliar untuk jamuan makan dan minum dilingkungan Sekretaris Daerah. Nyatanya sampai berita ini dimuat belum ada satu orangpun koruptor (pejabat) yang berhasil diseret ke penjara. Padahal, sejumlah pejabat yang terlibat di Pemkab Purwakarta yang disebut sebut mantan Pemegang Kas, Pemkab Purwakarta, Hj Entin Kartini antara lain mantan Bupati Purwakarta, Lily Hambali, Wakil Bupati yang kini menjabat Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dan Sekretaris Daerah yang kini menjabat Wakil Bupati Purwakarta H Dudung B Supardi, H Hilman Taufik dan Kasubag Rumah Tangga, Hj Susilawati. Bobolnya APBD Purwakarta terjadi sejak tahun 2006. Proses yang sangat panjang bertahun tahun, isu terbesar di masyarakat yang menyebutkan daerah Purwakarta nomor dua terkorup se-Indonesia, menelan biaya besar untuk penanganan, tetapi hasil pengungkapan masih nihil. “Lambannya penanganan menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum di Kejaksaan dinilai tidak becus. Kesan itu secara akumulatif memunculkan citra negatif dan ketidak percayaan masyarakat terhadap institut penegak hukum itu sendiri disamping sangat melukai hati rakyat karena tak memenuhi prinsip keadilan. Jangan jangan kerjasama yang terjalin selama ini antara penegak hukum dan pejabat Pemda menjadi ibarat ‘buah simalakama“dimakan mati dan tidak dimakan juga mati, “ujar sejumlah pengunjukrasa, LSM dan Toko Masyarakat kepada Jayapos News. Bahkan sebelumnya, karena ketidak percayaan itulah. LSM GMMP mengadukan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh KPK mengembalikan berkas kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk ditangani dan mengungkap secara terang benderang. Sejak kasus ini bergulir, diperkirakan sudah sering terjadi unjukrasa yang digelar oleh berbagai eleman masyarakat, baik itu dikantor Bupati Purwakarta, DPRD, Kejaksaan maupun di Pengadilan Negeri yang intinya mendesak pihak penegak hukum untuk serius mengungkap kasus yang merugikan keuangan negara. Padahal, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah terang benderang menyebutkan ada indikasi korupsi, kerugian negara sebesar Rp 11, 86 miliar pada tahun 2006. Anggaran jamuan makan dan minum sekitar Rp 11,86 miliar yang dituangkan dalam bentuk kuintasi dari sebuah pengelola katering Yulia. Diperoleh pengakuan kalau tagihan dari katering Yulia itu sebenarnya hanya Rp 944 juta. Hj Entin Kartini, terdakwa korupsi jamuan makan minum Rp 11,86 Milyar, ‘bongkar – bongkaran’ terkait pengguna dan penerima aliran bobolnya APBD tahun anggaran (TA) 2006, pada persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta. Ternyata, anggaran pos jamuan makan dan minum tersebut mengalir ke hampir seluruh pejabat teras di Pemkab Purwakarta. Sejumlah pejabat di Pemkab Purwakarta yang disebut sebut terdakwa pada persidangan antara lain, Lily Hambali, Dedi Mulyadi dan H Dudung B Supardi, H Hilman Taufik dan Hj Susilawati. ” Anggaran makan dan minum yang mengalir itu digunakan untuk berbagai kegiatan dari urusan pemerintahan sampai politik. Menjamu makan tim pemeriksa BPKP sampai pembelian kaos, baju dan kerudung warna kuning untuk kepentingan Golkar menghadapi Pilkada,” ungkap Entin, dalam pemeriksaannya di hadapan majelis hakim diketuai Saptono, SH beranggotakan Ifa Sudewi, SH dan Adeng Abdul Kohar, SH. Entin merinci, “uang yang digunakan untuk kepentingan Dedi Mulyadi (Bupati), yang kala itu menjabat Wakil Bupati Rp 1,182 milyar, Sekda Dudung Rp 430 juta dan Kasubag Rumah Tangga Rp 348 juta. Bahkan, Wakil Bupati Purwakarta, disebut sebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkoorporasi (bersama-sama) dengan terdakwa Entin kartini, mantan Pemegang Kas Setda Purwakarta dan pengelola katering, Roh, pada Januari sampai September 2006 dan anggaran perubahan 2006 membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) seolah-olah dana yang ada dalam 28 kode rekening dipergunakan sesuai peruntukan. Atas anggaran yang tersedia tersebut, kemudian terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) yang seolah-olah dibayarkan sesuai peruntukannya. Setelah SPP dibuatkan, kemudian diterbitkan surat perintah mengeluarkan uang (SPMU) oleh bagian keuangan. Setelah itu, saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar melakukan audit yang terangkum dalam LHP itu menemukan adanya kejanggalan dimana jamuan makan dan minum sekitar Rp 11,8 miliar yang dituangkan dalam bentuk kuintasi dari sebuah pengelola katering Yulia. Diperoleh pengakuan kalau tagihan dari katering Yulia itu sebenarnya hanya Rp 944 juta. Dari sana kemudian kasus itu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. (tim)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Klik tertinggi

  • Tak ada
%d blogger menyukai ini: