//
Di Desa Ciwangi berdiri Kantor Pusat Kesehatan Hewan Bermasah
Selain Tak Miliki IMB, Warga Takut Kena Hama dan Penyakit Hewan Karantina,
“Diminta Kantor Pusat Kesehatan Hewan Harus Dibongkar”
Purwakarta, SENTANA
Gedung bangunan baru Kantor Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Purwakarta untuk peruntukkan pembuatan kolam Dipping (permandian hewan), kandang Jepit hewan, kandang Isolasi hewan dan laboratorium, yang sumber dananya dari APBN Tahun 2008, di Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta diminta oleh warga agar distop pengerjaanya dan segera dibongkar oleh petugas Satpol PP setempat. Pasalnya, bangunan yang sudah dikerjakan sejak tanggal 8 September lalu, sampai berita ini dimuat belum juga mengantongi sejumlah izin yakni, izin lingkungan dari warga sekitar (SITU), HO dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terlebih, menimbulkan ketakutan terkena hama dan penyakit dari hewan yang dikarantina.
Desakan warga meminta bangunan agar diratakan, sangat berasalan karena terikat dengan peraturan per-Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan. Isinya, gedung yang tak memenuhi syarat bisa dibongkar. Bangunan Gedung yang dibuat harus benar-benar memenuhi syarat administratif dan teknis konstruksi. Para pihak yang mendirikan bangunan, termasuk pemerintah sekalipun harus mematuhi aturan ini. Jika bangunan ini dibongkar, itu namanya pemerintah telah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, jika bangunan bermasalah ini tidak dibongkar, berarti Pemerintah penghianat rakyat”, tegas NS dan MN warga Desa Ciwangi kepada SENTANA, dikantor Desa, Jumat (21/11) siang.
Menurut mereka, “keresahan warga semakin menjadi jadi itu setelah diketahui bahwa bangunan itu sangat menyalahi aturan. Bangunan jangan dibangun dipemukiman yang banyak penduduk. Apagi kolam Dipping-nya ( permandian hewan yang sakit), kandang isolasi hewan dan kandang jepit untuk penyuntikan hewan tidak ada pangar beton pembatasnya atau dibiarkan mengagah dengan lapangan terbuka tempat main anak anak sekolah . Selama ini, lapangan itu yang berada persis depan kantor Desa Ciwangi jaditempat ngumpul, baik warga sekitar maupun warga luar yang mau ke kantor Des, “ujar NS.
Jika malah hari. Kolam itu terlihat gelap, apalagi penerangan lampu tidak ada, mudah mudahan jangan sampai ada anak kecil warga yang terjatuh kedalam kolam permandian hewan yang penyakitan. Kami sangat menolak ada bangunan itu disini karena dampaknya sangat banyak yakni, warga takut “Pasalnya, media pembawa hama penyakit hewan karantina, pencegahan
penyebaran hama penyakit hewan karantina ada disini rumahnya dan tidak menutup kemungkinan disini bisa dijadikan tempat karantina hama penyakit hewan karantina golongan I, yakni hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, “tegasnya.
Kepala Desa Ciwangi, Arifin juga membenarkan bahwa proyek di depan kantornya, proyek Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan yang pengerjaannya sudah jalan dua bulan dikerjakan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan dari warga setempat. “Saya melihat mereka belum ada tanda tanda membuatkan izin. Yang saya khwatirkan adalah dikemudian hari akan dampaknya. Seharusnya izin harus diproritaskan terlebih dahulu, “tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Purwakarta Yosi Sukma Yasa sempat kaget mendegar bahwa proyek Pembangunan karantina hewan belum memiliki izin IMB, HO dan lainnya. “ Masih sih belum punya IMB?. Akan saya tanyakan nanti. Itu kalau diurus bangunan tidak akan ada masalah karena itu bangunan pemerintah. Semua bangunan tak terkecuali bangunan pemerintah harus ada IMB. Bangunan itu punya Propinsi bukan Kabupaten, “ujar Yosi Sukma Yasa didampingi Kabid Peternakan Sri Wuryastuti kepada SENTANA, diruang kerjanya, kemarin.
Sedangkan Kabid Peternakan Sri Wuryastuti sendiri masih terkesan menutup nutupi kalau proyek karantina itu bermasalah. Kenapa tidak. Sri Wuryastuti sendiri sudah berulang kali melihat proyek itu di Desa Ciwangi. “Ketika ditanya, apakah ibu setuju kalau proyek dibongkar karena menyalahi peraturan perUndang -Undangan, “Sri menjawan tidak setuju. “Yang punya proyek itu adalah pihak Dinas Propinsi, saya kesana dalam kapasitas kerja. Namun ketika ditanya kerja apa, Sri hanya diam.
Pantuan SENTANA di proyek Ciwangi, “sejumlah tukang bangunan mengatakan kalau bangunan itu dikerjakan atas suruhan bu Iis dari CV Yudha Jaya, di Bandung. “Ibunya jarang kesini, paling sekali sebulan. Kuasa penguna anggaran M Adnan dan konsultan Teknis Teddy Subarja juga jarang. Saya yang mengambil dan menerima titipan barang, “ujar Tukang Yoyok kepada SENTANA.
Menurut sumber SENTANA, Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkesan mau menang sendiri. Warga pemilik bangunan yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan sangsi pembongkaran. Ternyata dalam kasus ini Pemerintah maunya menang sendiri. Jika ada warga pemilik bangunan tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mereka selalu teriak bongkar. Sebaliknya jika bangunan itu dananya bersumber dari APBN dan APBD dibalas dengan tutup mata.
Padahal, Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Isinya, gedung yang tak memenuhi syarat dibongkar. Dengan hadirnya UU ini, maka membangun gedung tak bisa bebas lagi. Ia harus memenuhi syarat administrasi dan teknis perkonstruksian serta lingkungan sekitar. Ini sebenarnya tidak memberatkan tetapi lewat amanat UU ini bangunan harus ditertibkan sehingga keselamatan penghuni bisa terjamin. SON

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Klik tertinggi

  • Tak ada
%d blogger menyukai ini: