//
Ratusan Pekerja Demo Tangih Janji Bupati Purwakarta
Surat Rekomendasi Minta Naik UMK Tak Direspon Gubernur Jawa Barat
Ratusan Pendemo
Tagih Janji Bupati
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku tak mampu mengabulkan permintaan pengunjukrasa buruh dengan alasan yang berhak memutuskan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah Gubernur Jawa Barat. “Tugas saya hanya memberikan rekomendasi saja, itu kalau direspon, “kata Dedi diruang kerjanya kemarin.
Purwakartan, SENTANA
Lagi, sekitar ratusan orang pekerja dari sejumlah perusahaan se-Kabupaten Purwakarta yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjukrasa ke kantor Bupati Dedi Mulyadi (Pemda Purwakarta) dan dilanjutkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) pada hari Selasa (25/11) siang. Dalam aksinya, pendemo membentangkan poster dan spanduk serta antraksi pocong sebagai bentuk tuntutan nilai Upah Minumum Kabupaten (UMK) sebesar delapan persen (sekitar 900 ribu lebih) supaya ditinjau ulang. Disamping sebagai bentuk teguran keras yang dialamatkan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang tidak merespon surat rekomendasi dari bupati yang kedua, yang jatuh pada Tanggal 1 Noperber 2008 tentang keputusan besarnya UMK Purwakarta.
Bahkan agar keinginan pekerja bisa tercapai, puluhan perwakilan pekerja pengunjukrasa memanfaatkan situasi dengan memaksa Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Purwakarta Soekoyo keluar dari ruangan kerjanya menemui pengunjukrasa dihalaman depan kantor Disnaker yang sudah ditunggu ratusan orang sebagai bentuk kalau Soekoyo benar-benar ikut berpihak kepada buruh. Tak hanya itu, Soekoyo juga didesak membuatkan surat pernyataan serta disuruh membacakannya sendiri dihadapan semua orang, surat tersebut resmi dicap dan tandatangan, dikawal petugas keamanan, dari Polres Purwakarta, Kodim dan sejumlah kalangan.
Keterangan yang dihimpun SENTANA, “ dalam pernyataan pendemo yakni mendesak agar Bupati jangan hanya mengumbar janji jani palsu kepada buruh. “Kami tahu kalau bupati itu tidak pro buruh, bahkan pengusaha ada dibelakang bupati. Sejauh bupati berpihak kepada pengusaha, kesejahteraan pekerja tidak akan terselamatkan dan akan bertahan UMK di angka 8 persen. Maka dari itu kami harus menyatukan barisan seluruh pekerja untuk meminta pertanggungjawabannya. Dulu sebelum dia duduk disingasana berjanji akan ada didepan kami. Sekarang bupati kemana, “teriak pengunjukrasa.
Juru bicara Pengunjukrasa mengatakan, kenaikan UMK tahun 2009 lebih kecil dari kenaikan UMK untuk pekerja garmen, boneka dan topi. Untuk UMK Tahun 2008 non garmen, boneka dan topi adalah sebesar Rp870.000, dan UMK 2009 sebesar Rp939.000. Sedangkan upah pekerja di pabrik yang digolongkan ke dalam garmen, boneka dan tekstil mendapat kenaikan UMK 2009 sebesar 10 persen dari UMK 2008 sebesar Rp763.000, sehingga UMK 2009 sebesar Rp863.000. Nilai angka ini sangat memberatkan kami semua, “tegasnya.
Perwakilan pengunjukrasa, Suherman dari PT Indo Bharat Rayon mengatakan, “bupati Dedi Mulyadi pernah kerja di perusahaan kami. Tetapi sekarang anda orang yang sangat pembohong, ekonomi kami hari semakin terhimpit, jangan biarkan kami miskin terus, tolong angka UMK direalisasikan sebesar 17 persen. “UMK sebesar 8 persen NO, UMK sebesar 17 persen YES , “ujar Suherman. Hal yang sama juga dipaparkan Perwakilan dari PT Cisakan, Kasmin, “kalau alasan global mengapa UMK di Karawang dan Cimahi bisa mencapai 17 persen. Padahal tahun yang lalu masih sama dengan Purwakarta, “imbuhnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Purwakarta Soekoyo mengatakan, “saya terikat dengan mekanisme. Disisi lain sudah ada kesepakatan dengan dewan pengupahan dan kalau saya sendiri tidak akan kuat. Kekecewaan anda anda semua saya akan ikut memperjuangankan dengan mengadakan rapat lagi yakni rapat dewan pengupahan pada hari Kami (27/11) nanti. Mudah mudahan aspirasi anda bisa ditanggapin oleh dewan pengupahan. Saya akan ikut anda memperjuangkan aspirasi pekerja akan perubahan rekomendasi dari UMK Tahun 2009, “tegas Soekoyo.
Lebih jauh Soekoyo mengatakan, “namun disisi lain saya kurang nyakin angka UMK bisa berubah karena keputusan perubahan UMK ada ditangan Gubernur Jawa Barat. Kecurigaan saya itu kalau UMK tak akan berubah, itu terlihat dari surat rekomendasi Bupati dari tanggal 1 Nopember lalu yang tidak direspon beliau sampai hari ini. Keputusan UMK ada ditangan Gubernur, bukan ditangan Bupati maupun saya, “tegas Soekoyo.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, “ tugas saya sebagai bupati hanya memberikan rekomendasi saja, dan saya sudah memberikan surat tersebut yang kedua pada tanggal 1 Nopember tahun 2008, yang punya keputusan adalah Gubernur Jawa Barat. Kalau saya buat SK, itu akan batal demi hukum. Namun saya akan berusaha mempertemukan buruh dengan dewan pengupahan dan besok akan saya undang Kadisnaker Soekoyo. Sejauh ini saya hanya bisa menampung aspirasi saudara saudara, “ujar bupati Dedi Mulyadi kepada Perwakilan Pengunjukrasa pekerja. (SON)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Klik tertinggi

  • Tak ada
%d blogger menyukai ini: