//
Terdapat Belanja Bantuan Keuangan Fiktif Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kab Purwakarta Sebesar Rp205.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Terdapat Belanja Bantuan Keuangan Fiktif Sebesar Rp150.000.000,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap SPJ Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Pemeriksaan secara uji petik atas proposal-proposal pengajuan Bantuan Sosial Kemasyarakatan ketahui bahwa terdapat proposal-proposal yang merupakan proposal untuk Tahun 2006 sebesar Rp162.500.000,00 (rincian pada lampiran 10). Selain itu, terdapat proposal-proposal yang dicoret tanggal/tahunnya dengan merubah menjadi Tahun 2007
sebesar Rp43.000.000,00 (rincian pada lampiran 10), sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakyakinan atas kewajaran dan keabsahan proposal tersebut.
b. Terdapat Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Usaha Jaring Apung Jatiluhur sebesar Rp25.000.000,00 sesuai dengan Proposal Nomor 03/B/Sek-UJJ/X/2007 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Jatiluhur dan Camat Jatiluhur. Usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan proposal tersebut adalah budidaya Ikan Nila dan Ikan Emas. Hasil konfirmasi dan pemeriksaan lapangan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 atas bantuan tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
1) Hasil peninjauan lapangan ke Desa Jatiluhur, RT/RW 04/01 Kecamatan Jatiluhur sesuai dengan alamat yang tercantum dalam proposal diketahui bahwa Kelompok Usaha Jaring Apung Jatiluhur tersebut tidak ada dan tidak diketahui oleh Ketua RT/RW dan Bamusdes setempat, begitu pula dengan Ketua Kelompok dan susunan pengurus yang ada dalam proposal tidak dikenal dan tidak ada di wilayah RT/RW setempat.
2) Hasil konfirmasi dengan Kepala Desa Jatiluhur sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa menyatakan bahwa Kelompok Usaha Jaring Apung tersebut tidak ada di wilayah desa Jatiluhur, dan bahwa orang-orang yang tercatat pada susunan kepengurusan dalam proposal tersebut tidak dikenal dan tidak ada di wilayah desa Jatiluhur. Selain itu, yang bersangkutan (Kepala Desa Jatiluhur) tidak
pernah mengetahui dan menandatangani proposal pengajuan bantuan tersebut, sehingga patut diduga terdapat tindakan pemalsuan dokumen.
3) Hasil konfirmasi dengan Camat Jatiluhur sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan yang ditandatangani oleh Camat Jatiluhur bahwa orang-orang yang tercatat pada susunan kepengurusan dalam proposal tersebut tidak dikenal dan tidak ada di Wilayah Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur. Selain itu, yang bersangkutan (Camat Jatiluhur) tidak pernah mengetahui dan menandatangani proposal pengajuan bantuan tersebut.
c. Terdapat Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Usaha Budidaya Udang Lobster sebesar Rp25.000.000,00 sesuai dengan Proposal Nomor 04/Ekt/Sek-UL/X/2007 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Usaha dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Cilegong dan Camat Jatiluhur. Usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan proposal tersebut adalah Budidaya Udang Lobster. Hasil konfirmasi dan pemeriksaan lapangan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 atas bantuan tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1) Hasil peninjauan lapangan ke Desa Cilegong RT/RW 03/01 Kecamatan Jatiluhur sesuai dengan alamat yang tercantum dalam proposal diketahui bahwa Kelompok Usaha Budidaya Udang Lobster tersebut tidak ada dan tidak diketahui oleh Ketua RT/RW setempat, begitu pula dengan Ketua Kelompok dan susunan pengurus yang ada dalam proposal tidak dikenal dan tidak ada di wilayah RT/RW setempat.

2) Hasil konfirmasi dengan Kepala Desa Cilegong sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa menyatakan bahwa Kelompok Usaha Budidaya Udang Lobster tersebut tidak ada di Wilayah Desa Cilegong, dan bahwa orang-orang yang tercatat pada susunan kepengurusan dalam proposal tersebut tidak dikenal dan tidak ada di Wilayah Desa Cilegong. Selain itu, yang bersangkutan (Kepala Desa Cilegong) tidak pernah mengetahui dan menandatangani proposal pengajuan bantuan tersebut, sehingga patut diduga terdapat tindakan pemalsuan dokumen.
3) Hasil konfirmasi dengan Camat Jatiluhur sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan yang ditandatangani oleh Camat Jatiluhur bahwa orang-orang yang tercatat pada susunan kepengurusan dalam proposal tersebut tidak dikenal dan tidak ada di Wilayah Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur. Selain itu, yang bersangkutan (Camat Jatiluhur) tidak pernah mengetahui dan menandatangani proposal pengajuan bantuan tersebut.
d. Terdapat Belanja Bantuan Keuangan kepada Bussines Development Services Forum Silaturahmi Sarjana Purwakarta (BDS FSSP) sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan Proposal tanggal 20 Januari 2007. Pengajuan proposal tersebut adalah untuk dana operasional pendampingan UKM, dan juga sewa tempat untuk Sekretariat.

Hasil konfirmasi dan pemeriksaan lapangan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 atas bantuan tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
1) Hasil peninjauan lapangan ke Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur sesuai dengan alamat yang tercantum dalam proposal diketahui bahwa tidak terdapat keberadaan Sekretariat BDS FSSP, karena dalam pengajuan proposal terdapat pengajuan untuk sewa sekretariat, sehingga seharusnya dapat diketahui keberadaan sekretariat tersebut.

2) Hasil konfirmasi dengan Kepala Desa Bunder sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaan BDS FSSP, maupun bantuan yang diterimanya, dan nama-nama yang tercantum dalam proposal tersebut tidak ada di Wilayah Desa Bunder.
e. Hasil konfirmasi dengan Bendahara Pembantu Pengeluaran di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah sebagai bagian yang menyerahkan bantuan tersebut mengungkapkan :
1) Bagian Ekonomi hanya memproses dan melaksanakan proposal bantuan yang sudah tercantum dalam DPA.
2) Daftar penerima bantuan yang ada di Bagian Ekonomi sudah dibuatkan Panitia Anggaran dan dicantumkan dalam DPA.
3) Pelaksanaan pemberian bantuan pada Bagian Ekonomi tidak melakukan survey mengenai keberadaan usaha ataupun identitas penerima bantuan karena terbentur oleh terbatasnya dana, dan penerima bantuan tersebut sudah tercantum dalam DPA.

4) Untuk penerima bantuan Kelompok Usaha Jaring Apung dan Budidaya Udang Lobster, bagian Ekonomi tidak mengetahui keberadaannya.
Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Hasil pemeriksaan terhadap proposal-propsal yang diajukan diketahui bahwa format dan kata-kata dalam proposal tersebut sama, begitu pula dengan pengajuan dan pencairan dananya bersamaan yaitu pada akhir tahun anggaran.

b. Patut diduga adanya penerima bantuan fiktif atas proposal-proposal tersebut di atas sebesar Rp150.000.000,00, mengingat hasil pemeriksaan di lapangan tidak diketahui keberadaan penerima bantuan tersebut.
Sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 28 April 2008, Tim Pemeriksa tidak mendapatkan kejelasan mengenai keberadaan penerima bantuan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
1) Pasal 19 yang menyatakan bahwa Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2) Pasal 61 ayat (1) bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Hal tersebut di atas mengakibatkan pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebesar Rp205.500.000,00 (Rp162.500.000,00 + Rp43.000.000,00) tidak dapat diyakini kewajarannya serta kerugian keuangan daerah atas dugaan bantuan keuangan fiktif sebesar Rp150.000.000,00.
Hal tersebut di atas terjadi karena :
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan.
b. Bagian Perekonomian tidak melakukan survey atau memverifikasi penerima bantuan untuk memberikan keyakinan.
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan Keuangan tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan bahwa bagi penerima BBS yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban diwajibkan mengembalikan dana Belanja Bantuan Sosial (BBS) yang sudah diterima. Dijelaskan pula bahwa Bagian Ekonomi dalam pengawasandan pengendalian tidak melakukan survey lapangan mengingat jumlah penerima BBS organisasi kemasyarakatan cukup banyak. Selain itu kegiatan pengendalian dan pengawasan di lapanganbukan merupakan kewajiban sepenuhnya dari KPA.
BPK RI menyarankan kepada Bupati Purwakarta agar :
a. Memberikan teguran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran agar mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk memberikan teguran secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada masing-masing kegiatan agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar
Rp205.500.000,00

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Klik tertinggi

  • Tak ada
%d blogger menyukai ini: